Konstitusi Negara Indonesia Yang Berlaku Saat Ini Adalah

Source: bing.com

Pendahuluan

Konstitusi merupakan salah satu landasan utama dari sebuah negara. Konstitusi juga menentukan sistem pemerintahan dan hak-hak rakyat yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering disebut UUD 1945.

Source: bing.com

Sejarah Konstitusi Indonesia

Sejarah konstitusi Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1922, Belanda menerapkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang mengatur tentang pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menerapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Setelah itu, terjadi beberapa kali perubahan konstitusi di Indonesia. Pada tahun 1950, Indonesia menerapkan UUDS 1950 yang mengatur tentang sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Kemudian pada tahun 1959, Indonesia menerapkan UUDS 1959 yang mengatur tentang sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada tahun 1966, Indonesia menerapkan Konstitusi Republik Indonesia (KRI) yang mengatur tentang sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dan sistem ekonomi terpimpin.

UUD 1945

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang berlaku saat ini. UUD 1945 terdiri dari 37 pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan, hak-hak rakyat, dan organisasi-organisasi negara di Indonesia.

Beberapa hal yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:

• Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
• Hak-hak rakyat dijamin oleh negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
• Organisasi-organisasi negara diatur dalam UUD 1945, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Mahkamah Konstitusi.

Source: bing.com

Perubahan UUD 1945

UUD 1945 pernah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999, di mana dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kemudian pada tahun 2000, dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2002, di mana dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, penyelenggaraan negara, dan hak-hak rakyat.

Kesimpulan

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang berlaku saat ini. UUD 1945 mengatur tentang sistem pemerintahan, hak-hak rakyat, dan organisasi-organisasi negara di Indonesia. UUD 1945 pernah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan rakyat Indonesia.