Mengulas Berita Politik Hari Ini Kompas, Bintang Mahaputera Hakim Mahkamah Konstitusi

0
247

Bumiayu.id – Mendapatkan penghargaan? Banyak orang mendambakannya Bahkan sejak masih kecil pun Anda pasti seringkali berlomba dalam mendapatkan reward bukan?

Apa Itu Bintang Mahaputera

Kompetisi secara sehat juga masih terjadi manakala Anda sudah menjadi orang kedepannya. Contohnya bekerja sebagai hakim konstitusi untuk Indonesia. Ya, inilah ulasan berita politik hari ini kompas, penghargaan Bintang Mahaputera untuk hakim konstitusi. 

Apa Itu Bintang Mahaputera?

Ialah sebuah penghargaan dari negara yang diberikan presiden kepada orang yang sudah berjasa pada bangsa dan negara Indonesia. Penghargaan ini merupakan pemberian prerogatif presiden selama melihat track record orang-orang yang berjasa tersebut. 

Apa Itu Bintang Mahaputera

Pastinya ada syarat yang harus dipenuhi. Ada dua syarat yaitu syarat umum dan khusus.

  • Syarat Umum (Tercantum Dalam Pasal 25)

Ada beberapa syarat umum yaitu harus WNI atau seseorang yang sekarang berjuang di wilayah NKRI, memiliki keteladanan dan integritas moral, berjasa terhadap Indonesia, memiliki kelakuan baik, setia terhadap bangsa dan negara (tidak berkhianat), serta tidak pernah dipidana penjara. 

  • Syarat Khusus (Tercantum Dalam Pasal 28)

Ada dua syarat khusus, pertama berjasa secara luar biasa di banyak bidang. Seperti dalam kemajuan dan kesejahteraan, serta kemakmuran bangsa. 

Kedua, pengorbanan dan pengabdiannya di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Ketiga, jasa dan darmabaktinya diakui secara nasional dan internasional. 

Ulasan Atas Pemberian Penghargaan Pada Enam Hakim MK

Ada enam hakim MK yang memperoleh tanda jasa penghormatan. Tiga di antaranya memperoleh Bintang Mahaputera Utama yaitu Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo. Sedangkan, tiga lainnya memperoleh Bintang Mahaputera Adipradana yaitu Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Aswanto. 

Menurut Moeldoko, pemberian penghargaan tanda jasa kepada MK tidaklah mengurangi independensi MK dalam menjalankan kewenangannya. Karena, sebagai kepala negara, presiden memberikan tanda jasa berdasar atas konstitusi. Yaitu berdasarkan UUD 1945 dan UUDRT No 5/1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia. 

Pendapat ini diperkuat oleh Fajar Laksono, selaku juru bicara Mahkamah Konstitusi bahwa memilik tanda penghormatan akan semakin menguatkan independensinya menjalankan wewenang. Penghargaan yang diterima enam hakim MK tidak akan mempengaruhi independensinya dalam menangani segala perkara. 

Bahwa tujuan pemberian tanda jasa ini adalah memberikan penghormatan istimewa selama menjalankan peran terbaiknya untuk Indonesia. Jasa mereka dikatakan luar biasa karena bisa menjaga keutuhan, kelangsungan, serta kejayaan NKRI. Ini membuktikan bahwa hakim konstitusi telah diakui secara obyektif oleh negara. 

Sementara, banyak pihak mengatakan bahwa pemberian tanda jasa ini tidaklah diwaktu yang tepat. Pertama, menurut Feri Amsari, selaku pakar hukum tata negara Universitas Andalas pemberian ini idealnya diberikan saat hakim MK sudah tidak menjabat, bukan saat aktif. Hal ini karena bisa menimbulkan pemikiran negatif sekaligus sorotan terkait penanganan judicial review UU Cipta Kerja.

Kedua, pendapat lainnya didukung oleh Asep Warlan, selaku guru besar hukum tata negara Universitas Parahyangan. Beliau menafsirkan bahwa pemerintah berupaya mengamankan UU Cipta Kerja. Terlebih ketika DPR mengesahkan revisi UU No 7/ 2000 tentang MK beberapa waktu lalu. Isinya tentang perpanjangan masa jabatan hakim.

Ketiga, pelaksanaan pemberian penghargaan ini menurut Ahmad Ren, selaku pengajar hukum tata negara Universitas Tarumanegara tidak sesuai dengan etika bernegara. Prosesi penganugerahan tersebut justru menggeser jadwal sidang Mahkamah Konstitusi. 

Menurutnya, tugas utama MK sebagai lembaga yudisial menurut UUD 1945 ialah pengujian persidangan. Tetapi justru, pada 11 November 2020 bergeser menjadi prosesi seremonial penganugerahan personal hakim. Sehingga, penegasian pada pencarian keadilan tertunda. 

Menghadapi permasalahan negara tidak lantas membuat Anda putus harapan. Harapan akan selalu ada setelah pemberian tanda jasa tersebut dilakukan. Yaitu MK tetap memegang prinsipnya secara teguh dalam hal independensinya menggelar sidang. Terlebih saat sidang judicial review UU Cipta Kerja nantinya.

Sejalan dengan harapan Dedi, selaku Sekjen KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia), agar hakim tetap berhati-hati dalam memutus perkara UU Ciptaker. Serta menggunakan hati nurani sekaligus seluruh pengetahuannya terhadap penanganan judicial review UU Ciptaker. 

Itulah pembahasan berita politik hari ini kompas, terkait pemberian pengahargaan Bintang Mahaputera pada enam hakim MK. Tetap kawal serta berikan doa terbaik. Karena keputusan MK memiliki dampak besar bagi masyarakat Indonesia dengan segala kepentingannya. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here