Menelisik Sejarah Ibu Kota Republik Indonesia

0
110

Bumiayu.id – Dalam sejarah Republik Indonesia banyak sekali terjadi konflik sangat tragis dengan adanya penjajahan dimana-mana. Bahkan setelah Indonesia sudah merdeka, perjuangan dalam membela dan mempertahankan negara belum usai. Masih saja ada berbagai macam halangan juga rintangan yang harus dilalui. Ketika merdeka, Presiden menunjuk Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Indonesia.

Dengan adanya pusat pemerintahan diharapkan mampu menata serta mengelola negara secara baik. Seperti yang sudah dijelaskan setelah merdeka masih banyak halangan dan rintangan harus dilalui. Salah satu yang dilindungi adalah Pusat Pemerintah yaitu Ibu Kota Negara. Dalam sejarah banyak dilakukan pemindahan lokasi ibu kota karena sebuah keadaan darurat.

Kota yang Pernah Menjadi Ibu Kota Indonesia

  • Jakarta

Jakarta ditetapkan sebagai Pusat Negara oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 dan pada tahun 17 Agustus 1945 awal kemerdekaan  jakarta juga ditetapkan sebagai Pusat Republik Indonesia secara De Facto. Sedangkan Presiden dan Wakil Presiden adalah Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.

  • Yogyakarta

Yogyakarta ditunjuk sebagai pusat administrasi karena pada 4 Januari 1946 Jakarta jatuh dan diduduki oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration. Secara diam-diam pemerintah melakukan pemindahan pusat administrasi ke Yogyakarta melalui jalur kereta api tengah malam.

Yogyakarta dipilih pada saat itu karena berbagai pertimbangan diantara beberapa kota yang siap untuk dipilih. Alasannya selain dari segi geografis berada tepat pada tengah dua benteng dan juga terhalang oleh gunung merapi. Selain itu juga Yogyakarta dianggap siap dalam segi ekonomi, politik serta keamanannya.

  • Bukittinggi Sumatera Barat

Pada tanggal 29 Desember 1948 saat Agresi Militer belanda 2 Yogyakarta jatuh ke tangan belanda dimana saat itu menjadi pusat tata kota NKRI. Dengan kuasa penuh kepemimpinan presiden Ir. Soekarno memberikan surat kepada Safruddin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintahan darurat berlokasi di Bukittinggi Sumatera Barat.

Bukittinggi Sumatera Barat

Sebelum jatuhnya pemerintahan, Safruddin Prawiranegara memiliki tugas mendirikan pemerintahan darurat serta mengumumkan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan Presiden pada tanggal 22 Desember 1948. Sehingga Indonesia belum benar-benar jatuh ke tangan belanda. Setelah kondisi membaik pusat pemerintahan kembali ke Jakarta.

  • Bireuen di Aceh

Sebelum kembali ke Jakarta kota bireuen di aceh juga sempat menjadi pusat pemerintahan. Walaupun hanya dalam waktu singkat yaitu sekitar satu minggu saja. Hal ini terjadi karena pada waktu masih di Yogyakarta masih sangat kacau. Selain tanggal 18 juni 1948 presiden menjalankan pemerintahan di kediaman bupati Bireuen.

Bireuen di Aceh

Bireuen dipilih sebagai ibu kota darurat karena alasan tersebut. Selain itu lokasi geografis juga sangat bagus dimana bireuen dilindungi pegunungan sehingga sangat aman untuk menjalankan pemerintahan.setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan pada 17 Agustus 1950 ibukota kembali ke Jakarta.

Dari sejarah perpindahan ibu kota yang digunakan untuk pusat pemerintahan baik oleh Bung Karno. Semata-mata karena sebuah kondisi sangat darurat demi melindungi kesatuan republik indonesia. Namun pada 29 Agustus 2019 Joko Widodo selaku Presiden Indonesia memindahkan lokasi ke Kalimantan.

Hal ini terdapat pada catatan Bung Karno bahwa Kalimantan akan menjadi daerah istimewa masa depan. Yang sebelum kepemimpinan Jokowi pemindahan tersebut hanya sebuah wacana saja yang akhirnya direalisasikan oleh Jokowi. Selain itu juga terdapat beberapa alasan yang mendasari dan mendukung pemindahan ke Kalimantan diantaranya adalah:

  • Batas Konvergen yaitu pulau berada di luar jalur tektonik sehingga jauh dari dampak aktivitas tektonik ataupun gempa.
  • Penduduk Jawa terlalu padat karena pertumbuhan penduduk pesat dan konsentrasi masyarakat berada di Pulau Jawa serta Sumatera sehingga dilakukan pemecahan konsentrasi agar merata.
  • Ketersediaan air bersih berkurang bagi warga DKI dan sekitarnya.
  • Konversi Lahan atas penggunaan lahan kosong untuk pembangunan terbesar berada di jawa 5 kali lebih besar dari pada pulau Kalimantan. Dimaksudkan agar investor mau melakukan investasi di Kalimantan juga agar mendorong berbagai aspek kesejahteraan warga Indonesia secara merata.
  • Kontribusi PPDB yang berkonsentrasi terhadao pertumbuhan ekonomi berada di Pulau Jawa – Sumatera, sedangkan pulau lain tertinggal dalam Produk Domestik Bruto (PDB), dengan demikian dimaksudkan agar kontribusi dipulau lain harus digenjot.

Jika Anda telah mengetahui bagaimana sejarah bekerja seharusnya rasa nasionalisme semakin terjalin di dalam hati. Namun demikian, pemikiran harus tetap terbuka dengan ikut dalam menerima perubahan letak pusat pemerintahan apabila memang dirasa lebih baik dibandingkan tempat sebelumnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here