Bumiayu.Id – Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi kekuatan besar dalam mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang penegakan hukum. Pertanyaan yang muncul adalah apakah AI seharusnya memainkan peran yang semakin besar dalam menangani kejahatan. Diskusi ini mencakup berbagai perspektif etika, efektivitas, dan konsekuensi jangka panjang dari penerapan teknologi ini dalam dunia penegakan hukum.
Keuntungan utama yang ditawarkan oleh AI dalam penanggulangan kejahatan adalah kemampuannya untuk menganalisis data dalam skala besar dan mendeteksi pola yang sulit diidentifikasi oleh manusia. Sistem AI dapat memproses dan memahami informasi dari berbagai sumber, termasuk rekaman video, data forensik, dan informasi intelijen, dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada manusia. Hal ini memungkinkan penegakan hukum untuk merespons lebih cepat terhadap kejadian kejahatan dan mengambil tindakan yang lebih efektif.
Sarah adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dan dia sedang menelepon petugas panggilan darurat 999. Saat Sarah berbicara dengan manusia, panggilan tersebut juga ditranskripsikan oleh sistem perangkat lunak AI, yang terhubung langsung ke database kepolisian Inggris. Ketika dia memberi tahu pawang nama suaminya dan tanggal lahirnya, AI dengan cepat mengambil rinciannya. Terungkap bahwa pria tersebut memiliki izin senjata, yang berarti petugas polisi harus segera tiba di rumah tersebut.
Meskipun panggilan darurat akibat kekerasan dalam rumah tangga sayangnya terlalu umum, untungnya contoh di atas bukanlah situasi nyata. Sebaliknya, ini adalah tes tiruan, bagian dari uji coba perangkat lunak panggilan darurat AI selama tiga bulan tahun lalu yang dilakukan oleh Polisi Humberside. Teknologi AI ini disediakan oleh perusahaan rintisan Inggris, Untrite AI, dan dirancang untuk membuat penanganan ribuan panggilan yang diterima setiap hari menjadi lebih efisien.
Sistem ini dilatih berdasarkan data historis selama dua tahun semuanya terkait dengan panggilan kekerasan dalam rumah tangga yang disediakan oleh Humberside. “Kami mulai membangun asisten bagi operator untuk membuat pekerjaan mereka sedikit lebih mudah, karena ini adalah lingkungan yang penuh tekanan dan sensitif terhadap waktu,” kata Kamila Hankiewicz, kepala eksekutif dan salah satu pendiri Untrite.
Penting juga untuk mencatat bahwa keputusan penegakan hukum yang sepenuhnya bergantung pada AI dapat menghapuskan unsur manusia dari proses pengambilan keputusan. Meskipun AI dapat memberikan analisis data yang lebih cepat, manusia tetap memiliki keahlian dalam konteks, interpretasi nuansa, dan pertimbangan etis. Oleh karena itu, integrasi kecerdasan buatan dalam penegakan hukum haruslah berdasarkan pada hubungan yang seimbang antara teknologi dan keputusan manusia.
Selain itu, penting untuk mengatasi isu keamanan siber terkait dengan implementasi AI dalam penegakan hukum. Sistem yang mendukung keamanan siber yang lemah dapat menjadi sasaran serangan, mengancam integritas data dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan teknologi ini.
Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, ada kebutuhan untuk membentuk regulasi yang cermat dan terinformasi yang mengarahkan penggunaan AI dalam penegakan hukum. Regulasi ini harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik-praktik digunakan untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak-hak individu.
Seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan AI dalam penegakan hukum akan terus menjadi bagian integral dari upaya untuk menjaga keamanan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat, pemangku kepentingan, dan ahli etika dalam merancang, mengembangkan, dan mengawasi penggunaan teknologi ini sangat penting.
Dengan mempertimbangkan manfaat dan tantangan yang melekat dalam penggunaan AI dalam penegakan hukum, pembahasan terbuka dan terinformasi harus terus berlangsung. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai keseimbangan yang baik antara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melindungi hak-hak individu serta nilai-nilai etika masyarakat.






