Bumiayu ID Kabar Berita Bumiayu Update
Bumiayu.Id – Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk memodifikasi peraturan yang ada guna menghadapi ancaman yang berkembang pesat dari teknologi deepfake. Langkah ini menandai tanggapan pemerintah terhadap perubahan lanskap media digital yang semakin kompleks dan potensi risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan deepfake untuk tujuan manipulatif dan penipuan. Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi latar belakang, tujuan, dan implikasi dari upaya FTC dalam menanggulangi deepfakes, serta tantangan dan pertimbangan yang terkait dengan pengaturan teknologi ini.
Perubahan teknologi digital, terutama dalam pengembangan teknik kecerdasan buatan yang semakin maju, telah membuka pintu bagi ancaman baru dalam bentuk deepfake. Deepfake merujuk pada teknik manipulasi media digital yang memungkinkan pembuatan video atau audio palsu yang sulit dibedakan dari konten asli. Hal ini dapat digunakan untuk membuat konten yang menyesatkan atau menipu, termasuk pemalsuan wajah seseorang dalam video atau menyunting ucapan seseorang untuk menyebarkan informasi palsu.
Aturan yang direvisi tergantung pada bahasa akhir, dan komentar publik yang diterima FTC mungkin juga membuat platform GenAI menyediakan barang atau layanan yang mereka tahu atau punya alasan untuk mengetahui bahwa mereka digunakan untuk merugikan konsumen melalui peniruan identitas adalah tindakan yang melanggar hukum.
“Penipu menggunakan alat AI untuk meniru individu dengan presisi yang menakutkan dan dalam skala yang lebih luas,” kata ketua FTC Lina Khan dalam siaran pers. “Dengan meningkatnya kloning suara dan penipuan berbasis AI lainnya, melindungi orang Amerika dari penipuan peniru identitas menjadi lebih penting dari sebelumnya. Usulan perluasan aturan peniruan identitas yang kami usulkan akan memperkuat perangkat FTC untuk mengatasi penipuan berbasis AI yang meniru identitas individu.”
Tidak ada undang-undang federal yang melarang deepfake. Korban-korban terkenal seperti selebritas secara teoritis dapat beralih ke upaya hukum yang lebih tradisional untuk melawan, termasuk hukum hak cipta, hak kemiripan, dan gugatan (misalnya pelanggaran privasi, penderitaan emosional yang disengaja). Namun undang-undang yang bersifat tambal sulam ini dapat memakan waktu dan melelahkan untuk diajukan ke pengadilan.
Namun, ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur deepfakes. Salah satunya adalah kompleksitas dalam mengidentifikasi deepfakes yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan teknik pemalsuan yang semakin canggih. Deepfakes yang dibuat dengan menggunakan algoritma AI yang kompleks dapat sulit untuk dideteksi bahkan oleh teknologi deteksi deepfake yang paling canggih, menyulitkan upaya regulasi.
Selain itu, ada juga pertanyaan tentang keseimbangan antara regulasi yang ketat terhadap deepfakes dan kebebasan berekspresi dan inovasi. Upaya untuk membatasi atau mengatur konten digital dapat menimbulkan risiko sensor dan pembatasan kebebasan berbicara, serta dapat menghambat inovasi dalam pengembangan teknologi dan media digital. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk mempertimbangkan dampak dan implikasi jangka panjang dari peraturan yang diusulkan terhadap ekosistem media digital secara keseluruhan.
Dengan demikian, upaya FTC untuk memodifikasi aturan guna menghadapi ancaman deepfakes mencerminkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi tantangan baru dalam lanskap media digital. Modifikasi aturan yang diusulkan ini memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran publik, dan mendorong pengembangan teknologi deteksi deepfake yang lebih canggih. Namun, tantangan dan pertimbangan terkait dengan regulasi deepfakes tetap ada, dan penting bagi regulator untuk memastikan bahwa pendekatan mereka seimbang, efektif, dan memperhatikan hak-hak individu dan kebebasan berbicara.
