By Fatah Idzhar 
Source: bing.comIndonesia adalah negara yang telah mengalami banyak perubahan dalam sejarahnya. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari Demokrasi Terpimpin menjadi Demokrasi Parlementer. Perubahan ini terjadi pada tahun 1999 setelah jatuhnya rezim Orde Baru.
Demokrasi Terpimpin
Table Contents
Source: bing.comSebelum membahas tentang demokrasi parlementer, penting bagi kita untuk memahami apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Sistem ini ditandai dengan adanya pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat keputusan.
Selama masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami banyak masalah politik dan ekonomi. Korupsi dan nepotisme menjadi hal yang umum terjadi di pemerintahan. Pada akhirnya, sistem pemerintahan ini digulingkan oleh gerakan reformasi pada tahun 1998.
Demokrasi Parlementer
Source: bing.comSetelah jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memutuskan untuk mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Sistem ini ditandai dengan adanya parlemen yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan.
Di Indonesia, parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan DPD terdiri dari anggota yang diangkat oleh pemerintah daerah.
Peran Presiden
Source: bing.comDi sistem demokrasi parlementer, Presiden memiliki peran yang berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat keputusan. Sebagai gantinya, Presiden harus bekerja sama dengan parlemen dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
Presiden masih memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan. Dia memiliki kekuasaan untuk menunjuk Menteri dan mengawasi kinerja pemerintahan. Namun, keputusan penting harus melalui persetujuan dari parlemen terlebih dahulu.
Keuntungan Demokrasi Parlementer
Source: bing.comDemokrasi parlementer memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Salah satu keuntungan utamanya adalah adanya checks and balances yang efektif. Parlemen memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan Presiden.
Demokrasi parlementer juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi rakyat untuk terlibat dalam proses politik. Rakyat memiliki hak untuk memilih anggota parlemen yang mewakili mereka. Dengan demikian, kepentingan rakyat lebih terwakili dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah.
Tantangan Demokrasi Parlementer
Source: bing.comMeskipun demokrasi parlementer memiliki keuntungan, namun sistem ini juga memiliki tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya konflik antara parlemen dan Presiden. Jika tidak terdapat kompromi yang baik, hal ini dapat menghambat proses pembuatan kebijakan pemerintah.
Selain itu, demokrasi parlementer juga rentan terhadap korupsi dan nepotisme. Parlemen sering kali menjadi tempat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini dapat mengganggu proses pembuatan kebijakan yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.
Kesimpulan
Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Sistem ini ditandai dengan adanya parlemen yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Presiden memiliki peran yang berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Namun, demokrasi parlementer juga memiliki tantangan yang harus dihadapi.
Nindy Naz