Contoh Kasus Hukum Yang Tidak Adil Di Indonesia 2017

Sistem hukum di Indonesia masih mengalami banyak kekurangan, hal tersebut menjadi penyebab banyaknya kasus hukum yang tidak adil. Berikut adalah beberapa contoh kasus hukum yang tidak adil di Indonesia pada tahun 2017.

Kasus Ahok

Source: bing.com

Kasus Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama merupakan kasus hukum yang banyak menjadi perhatian publik pada tahun 2017. Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dituduh melakukan penistaan agama dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.

Banyak pihak yang menilai kasus Ahok tidak adil karena dianggap lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik daripada proses hukum yang objektif. Selain itu, vonis yang dijatuhkan kepada Ahok dinilai terlalu berat dan tidak sebanding dengan kesalahannya.

Kasus Mako Brimob

Source: bing.com

Pada Mei 2018, terjadi kerusuhan di Mako Brimob yang mengakibatkan beberapa tahanan teroris berhasil kabur. Setelah kejadian tersebut, aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga terlibat.

Namun, dalam proses penangkapan tersebut terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia seperti penganiayaan dan penyiksaan terhadap tahanan. Beberapa tahanan juga mengeluhkan bahwa mereka tidak diberikan hak-haknya seperti hak mendapat pengacara dan hak atas kesehatan.

Kasus Sengketa Lahan

Source: bing.com

Sengketa lahan masih menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2017, terdapat beberapa kasus sengketa lahan yang tidak adil.

Salah satu contohnya adalah kasus sengketa lahan di Desa Cilangkap, Jakarta Timur. Pemerintah DKI Jakarta mengklaim bahwa lahan tersebut milik negara dan ingin membangun proyek pemerintah di atasnya. Namun, warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana merasa bahwa lahan tersebut adalah milik mereka.

Proses penyelesaian sengketa lahan tersebut dianggap tidak adil karena tidak melibatkan warga dan tidak menyediakan alternatif yang memadai bagi mereka.

Kasus Korupsi E-KTP

Source: bing.com

Kasus korupsi e-KTP menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Proyek yang seharusnya memudahkan pembuatan kartu identitas elektronik ini justru menjadi ladang korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah.

Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini, mulai dari anggota DPR, pejabat Kementerian Dalam Negeri, hingga pengusaha swasta. Namun, hingga saat ini masih banyak terdakwa yang belum mendapatkan vonis dan masih terus berlangsung di pengadilan.

Kasus Penangkapan Aktivis

Source: bing.com

Penangkapan aktivis sering terjadi di Indonesia, terutama saat terjadi demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Pada tahun 2017, terdapat beberapa kasus penangkapan aktivis yang dinilai tidak adil.

Salah satunya adalah penangkapan aktivis yang terlibat dalam aksi Tolak Reklamasi Teluk Jakarta. Mereka dituduh melakukan tindakan anarkis dan dijatuhi hukuman penjara. Banyak pihak yang menilai penangkapan tersebut tidak adil karena aktivis tersebut hanya menggunakan hak konstitusional mereka untuk menyampaikan pendapat.

Kesimpulan

Masih banyak kasus hukum yang tidak adil di Indonesia, baik yang terjadi pada tahun 2017 maupun di tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih perlu diperbaiki agar dapat memberikan keadilan bagi semua warga negara.