Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem politiknya sejak merdeka pada tahun 1945. Salah satu periode penting dalam sejarah politik Indonesia adalah masa demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Pada masa ini, Indonesia mengadopsi sistem parlementer dengan parlemen sebagai lembaga tertinggi dalam negara.
Pengertian Demokrasi Parlementer
Table Contents
Demokrasi parlementer adalah sistem politik di mana parlemen memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri yang terpilih oleh parlemen. Sistem ini dianut oleh banyak negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia.
Latar Belakang Munculnya Demokrasi Parlementer di Indonesia
Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, negara ini mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Namun, sistem ini hanya bertahan selama 4 tahun karena terjadi konflik antara presiden Soekarno dan parlemen yang mengakibatkan diberlakukannya sistem presidensial pada tahun 1959.
Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer
Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem politiknya. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini antara lain:
Pemilihan Umum Pertama
Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama dalam sejarahnya. Pemilu ini diikuti oleh 29 partai politik dan menghasilkan kemenangan terbesar bagi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno.
Resolusi Jakarta
Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Jakarta. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika yang baru merdeka dari penjajahan. Di sini, Indonesia mengeluarkan Resolusi Jakarta yang memuat prinsip-prinsip dasar pergerakan nonblok. Resolusi Jakarta dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pergerakan nonblok.
Konflik Antara Pemerintah dan Parlemen
Pada tahun 1957, terjadi konflik antara pemerintah dan parlemen yang menyebabkan terjadinya pemberontakan di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Konflik ini bermula dari perbedaan pandangan tentang kebijakan ekonomi dan politik antara pemerintah dan parlemen.
Agresi Militer Belanda II
Pada tahun 1958, Belanda kembali melakukan agresi militer terhadap Indonesia yang dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda II. Agresi ini bertujuan untuk merebut kembali Irian Barat yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Agresi ini berhasil dihalau oleh pasukan Indonesia dan diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian New York pada tahun 1962.
Bentrok antara PKI dan NU
Pada tahun 1959, terjadi bentrok antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Tengah. Bentrok ini berawal dari konflik kepentingan antara kedua pihak dalam pemilihan ketua DPRD Jawa Tengah. Bentrok ini mengakibatkan tewasnya banyak orang dan membuat Soekarno mengambil keputusan untuk mengganti sistem parlementer dengan sistem presidensial.
Akhir Demokrasi Parlementer di Indonesia
Pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengganti sistem parlementer dengan sistem presidensial. Dekrit Presiden ini menghapuskan konstitusi dan menggantinya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang direvisi. Sistem presidensial ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden dan membatasi kekuasaan parlemen.
Kesimpulan
Masa demokrasi parlementer di Indonesia adalah periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada masa ini, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem politiknya. Namun, masa ini juga diwarnai oleh konflik antara pemerintah dan parlemen serta bentrok antara PKI dan NU. Akhirnya, sistem presidensial menggantikan sistem parlementer pada tahun 1959.