Orde Baru adalah era pemerintahan Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 setelah kejatuhan presiden Sukarno dan berakhir pada tahun 1998 setelah reformasi. Era ini dipimpin oleh presiden Soeharto dan dikenal dengan kebijakan politik luar negerinya yang konsisten dan pragmatis. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru.
Politik Luar Negeri Indonesia
Table Contents
Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu bebas aktif, ketahanan nasional, dan solidaritas internasional. Prinsip bebas aktif mengharuskan Indonesia untuk tidak bergabung dengan blok apapun dalam hubungan internasional. Prinsip ketahanan nasional mengharuskan Indonesia untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan menjaga stabilitas politik dalam negeri. Prinsip solidaritas internasional mengharuskan Indonesia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan dan pembebasan bangsa-bangsa yang masih dijajah.
Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru
Salah satu kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan politik Indonesia pada negara-negara Barat. Indonesia juga memperkuat hubungannya dengan negara-negara Arab karena adanya kesamaan dalam agama Islam. Selain itu, Indonesia juga mengambil peran aktif dalam gerakan Non-Blok dan mendukung perjuangan bangsa Palestina.
Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini terlihat dari kunjungan presiden Soeharto ke Amerika Serikat pada tahun 1995 dan kunjungan Ratu Elizabeth ke Indonesia pada tahun 1974. Namun, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat juga tidak selalu mulus. Pada tahun 1975, Indonesia menginvasi Timor Timur yang merupakan wilayah jajahan Portugal dan mendapat kecaman dari negara-negara Barat.
Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru
Indonesia pada masa Orde Baru juga memiliki kebijakan ekonomi luar negeri yang aktif. Indonesia membuka diri terhadap investasi asing dan menjalin kerja sama ekonomi dengan negara-negara maju seperti Jepang. Indonesia juga menjadi anggota aktif dalam organisasi perdagangan dunia seperti GATT dan WTO. Namun, kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru banyak menuai kritik karena dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil dan menguntungkan golongan elit.
Konflik-Konflik Internasional yang Dihadapi Indonesia Pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, Indonesia menghadapi beberapa konflik internasional yang cukup serius. Salah satu konflik terbesar adalah konflik dengan Malaysia mengenai batas wilayah. Konflik ini berakhir setelah Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian batas wilayah pada tahun 1976. Indonesia juga menghadapi konflik dengan negara tetangga seperti Australia dan Singapura mengenai isu pulau-pulau kecil. Konflik ini berhasil diselesaikan melalui diplomasi.
Kesimpulan
Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah kebijakan yang konsisten dan pragmatis. Indonesia berusaha menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur serta negara-negara Barat. Indonesia juga aktif dalam organisasi perdagangan dunia dan gerakan Non-Blok. Namun, kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru banyak menuai kritik karena dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil dan menguntungkan golongan elit. Indonesia juga menghadapi konflik internasional yang cukup serius namun berhasil diselesaikan melalui diplomasi.






